Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan warga Ibukota berserikat dan menyampaikan aspirasinya. Ia ingin warga mematuhi 'rambu-rambu' larangan saat berunjuk rasa.
Jokowi tidak mempersoalkan warganya mendemo kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya. Dengan tangan terbuka, Jokowi mengajak warga duduk bersama mencari solusi.
Pria asli Solo itu berpesan agar pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi secara damai, tidak melakukan kekerasan. Namun begitu, Jokowi dan jajaran Muspida bekerjasama mengantisipasi celah-celah demo anarkis.
Berikut 4 rambu larangan Jokowi untuk pendemo:
1. Larang Sweeping
Jokowi siap bertanggung jawab mengamankan perayaan Hari Buruh di Ibukota 1 Mei mendatang. Ia melarang adanya aksi sweeping.
"Dipikir kita nggak tanggung jawab? Kita dengan Pak Pangdam, Kapolsek, selalu bicara itu," kata Jokowi ketika dimintai komentar soal Presiden SBY yang meminta semua gubernur bertanggung jawab apabila terjadi aksi buruh anarkis.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Jokowi mendukung penuh keinginan Presiden SBY agar aksi kekerasan dihindari saat Hari Buruh.
"Nggak bolehlah sweeping-sweeping," ujar pria asli Solo ini.
Presiden SBY berharap aksi sweeping atau unjuk rasa dengan kekerasan yang dilakukan oleh buruh sudah tidak akan terjadi lagi pada tahun 2013 ini.
Ia menegaskan, aksi perusakan tidak dapat dibenarkan karena merugikan dunia usaha dan melanggar hukum.
2. Jangan Anarkis
Jokowi mempersilakan pedagang di kawasan Jl Fatmawati, Jakarta Selatan, yang menolak proyek Mass Rapid Transit (MRT) menyampaikan aspirasi secara damai. Ia terbuka berdialog dengan pedagang.
"Ya nggak apa-apa (pedagang demo), aspirasi, semuanya keinginan diwujudkan dalam bentuk apapun nggak apa-apa," kata Jokowi mengomentari aksi unjuk rasa pedagang di Pasar Blok A, Jl Fatmawati.
Hal ini disampaikan Jokowi sebelum menghadiri acara peresmian Pameran Crafina di JCC, Senayan, Jakarta
Jokowi terbuka berdialog dengan pedagang. Ia siap menampung keluh kesah pedagang.
"Bisa ke sini, bisa dialog, mau demo yang penting jangan anarkis," pesan Jokowi yang terbalut kemeja putih kesayangannya itu.
Para pedagang di Blok A berdemo karena menurut rancangan awal, proyek MRT akan menggusur pasar tersebut.
3. Jangan Saling Ngotot
Jokowi tidak keberatan saat buruh menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada awal November lalu.
"Ya enggak apa-apa, demo aja kan. Itu hak serikat," ujar Jokowi kepada wartawan di kantornya
Jokowi menyayangkan massa buruh menarik wakil mereka dari forum rapat Dewan Pengupahan.
"Nggak usah pake gitu-gitulah. Kalau tidak mau rapat, ya nggak usah ikut rapat," ujar Jokowi.
Dia menegaskan, penetapan nilai UMP harus melalui usulan Dewan Pengupahan. Perumusan nilainya dibahas dan disepakati di dalam forum rapat Dewan Pengupahan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.
"Mekanisme ada di Dewan Pengupahan, saya hanya menerima usulannya. Kalau yang usul saya sendiri, nantinya malah otoriter," jelasnya.
Lantas bagaimana tindak lanjutnya setelah buruh menarik wakilnya dari forum tersebut?
"Ya nggak tahu. Lha gimana wong belum ketemu? Kalau sudah ada wakil serikat pekerja, selesaikan dalam rapat dan jangan saling ngotot," sahut Jokowi yang berkemeja batik lengan panjang warna coklat tua.
Jokowi akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta, termasuk UMP daerah sekitarnya.
4. Jangan Dikit-dikit Panas
Jokowi akhirnya mengunjungi warga Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara.
Dalam kunjungan singkat itu, Jokowi meminta agar warga untuk tetap 'dingin' terkait rencana penggusuran pemukiman mereka yang akan diganti dengan rusun.
"Ini biar Bapak-bapak sama Ibu-ibu nggak usah 'panas'. Dikit-dikit 'panas'. Nanti jalan keluar akan saya jalankan dengan Pak Wali Kota. Soalnya banyak, seperti (warga) Tanah Merah, minta KTP. Sekarang tambah lagi di sini," ujar Jokowi di dekat masjid Nurul Hidayah, Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 18.15 WIB. Begitu tiba, ratusan warga Kampung Sawah langsung mengerubungi mantan Wali Kota Solo tersebut.
Jokowi akan membentuk RT dan RW di lokasi yang disengketakan di Kampung Sawah tersebut.
Jokowi juga menjanjikan pemberian KTP dan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Kampung Sawah. Namun demikian, Jokowi mengingatkan jika masalah warga di Kampung Sawah adalah masalah hukum.
"Yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, semuanya yang di sini nanti akan dibentuk RT dan RW. Bapak ibu akan diberi KTP, juga Kartu Jakarta Sehat. Tapi sekali lagi, masalahnya itu banyak sekali. Kedua masalah sengketa. Ini masalah hukum. Kalau nanti yang memutuskan tidak sama, bukan cuma Bapak-bapak Ibu-ibu yang teriak, saya juga teriak," tuturnya.
Mendengar penjelasan dari orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut, warga lalu bersorak 'hore'.
"Oleh karena itu, surat-surat lebih dulu, yang penting esensinya dulu diproses. Masalah RT, RW, dan KTP bisa di saya, nanti saya lakukan. Tetapi ini karena masalah hukum," ucapnya.
Tak lama Jokowi berada di lokasi. Setelah sekitar 10 menit di sana, Jokowi langsung berpamitan kepada warga untuk meninggalkan lokasi. Namun lagi-lagi ratusan warga saling dorong untuk berebut foto dan bersalaman dengan Jokowi saat gubernur yang gemar blusukan itu hendak berjalan menuju mobilnya.
Ratusan warga Kampung Sawah sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi memblokir Jalan Raya Cakung-Cilincing (Cacing) untuk memprotes rencana penggusuran wilayah mereka. Akibat aksi pemblokiran yang berlangsung hingga 7 jam itu, lalin di Jalan Cacing arah Cakung mengalami kemcaetan hingga 4 kilometer. Warga memblokir jalan itu dengan membakar ban bekas dan mendirikan tenda terpal berukuran 10x20 meter di tengah jalan.
