Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad memecat satu-satunya menteri perempuan dalam kabinetnya. Demikian laporan televisi pemerintah Iran, Kamis (27/12/2012).
Menteri Kesehatan Marzieh Vahid Dastjerdi mengusulkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan akibat terus menurunnya nilai tukar riyal Iran karena sanksi Barat terkait program nuklir kontroversial negeri itu.
Namun, Ahmadinejad menolak usulan kenaikan harga obat-obatan dan memecat sang menteri.
Selain usulan kenaikan harga, diduga kuat pemecatan itu dilakukan karena sang menteri mengkritik kegagalan pemerintah menyediakan anggaran memadai untuk pengadaan obat-obatan vital.
Bulan lalu, Dastjerdi mengatakan hanya seperempat dari seluruh anggaran negara pada 2012 sebesar 2,4 miliar dollar AS disediakan untuk penyediaan obat-obatan.
"Obat-obatan sama pentingnya dengan makanan," kata Dastjerdi di televisi nasional.
"Saya mendengar mobil mewah diimpor menggunakan subsidi dollar, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dollar yang seharusnya digunakan untuk mengimpor obat-obatan," lanjut dia.
Marzieh Vahid Dastjerdi adalah menteri perempuan pertama Iran sejak Revolusi Islam 1979. Ahmadinejad menunjuk Mohammad Hassan Tariqat sebagai pejabat sementara menteri kesehatan.
Pemecatan Vahid Dastjerdi diikuti pengunduran diri Kepala Fakultas Kesehatan Teheran Bagher Larijani, saudara laki-laki Ketua DPR Ali Larijani dan Menteri Kehakiman Sadeq Larijani. Keduanya adalah sekutu dekat Ahmadinejad.
Meski tidak langsung memengaruhi harga obat-obatan, sanksi Barat itu membuat impor obat-obatan semakin sulit karena larangan dan pembatasan transaksi finansial.
Iran memproduksi 97 persen obat-obatan untuk keperluan dalam negerinya, tetapi sebagian besar bahan obat-obatan tersebut masih diperoleh dari luar negeri.
Pada Oktober lalu, seorang pejabat Iran mengatakan harga obat-obatan produksi dalam negeri Iran meningkat 15-20 persen dalam waktu tiga bulan, sementara harga obat-obatan impor meningkat hingga 20-80 persen.
Kepala Yayasan Penyakit Khusus Fatemeh Hashemi telah menyurati Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk mendesak Barat agar melonggarkan sanksi ekonomi yang sangat merugikan warga Iran.
Menteri Kesehatan Marzieh Vahid Dastjerdi mengusulkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan akibat terus menurunnya nilai tukar riyal Iran karena sanksi Barat terkait program nuklir kontroversial negeri itu.
Namun, Ahmadinejad menolak usulan kenaikan harga obat-obatan dan memecat sang menteri.
Selain usulan kenaikan harga, diduga kuat pemecatan itu dilakukan karena sang menteri mengkritik kegagalan pemerintah menyediakan anggaran memadai untuk pengadaan obat-obatan vital.
Bulan lalu, Dastjerdi mengatakan hanya seperempat dari seluruh anggaran negara pada 2012 sebesar 2,4 miliar dollar AS disediakan untuk penyediaan obat-obatan.
"Obat-obatan sama pentingnya dengan makanan," kata Dastjerdi di televisi nasional.
"Saya mendengar mobil mewah diimpor menggunakan subsidi dollar, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dollar yang seharusnya digunakan untuk mengimpor obat-obatan," lanjut dia.
Marzieh Vahid Dastjerdi adalah menteri perempuan pertama Iran sejak Revolusi Islam 1979. Ahmadinejad menunjuk Mohammad Hassan Tariqat sebagai pejabat sementara menteri kesehatan.
Pemecatan Vahid Dastjerdi diikuti pengunduran diri Kepala Fakultas Kesehatan Teheran Bagher Larijani, saudara laki-laki Ketua DPR Ali Larijani dan Menteri Kehakiman Sadeq Larijani. Keduanya adalah sekutu dekat Ahmadinejad.
Meski tidak langsung memengaruhi harga obat-obatan, sanksi Barat itu membuat impor obat-obatan semakin sulit karena larangan dan pembatasan transaksi finansial.
Iran memproduksi 97 persen obat-obatan untuk keperluan dalam negerinya, tetapi sebagian besar bahan obat-obatan tersebut masih diperoleh dari luar negeri.
Pada Oktober lalu, seorang pejabat Iran mengatakan harga obat-obatan produksi dalam negeri Iran meningkat 15-20 persen dalam waktu tiga bulan, sementara harga obat-obatan impor meningkat hingga 20-80 persen.
Kepala Yayasan Penyakit Khusus Fatemeh Hashemi telah menyurati Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk mendesak Barat agar melonggarkan sanksi ekonomi yang sangat merugikan warga Iran.